BAHASA GADO-GADO

Bagja Hidayat *)

MEGAWATI Soekarnoputri menyentil Badan Research and Rescue Nasional sebagai lembaga negara yang memakai nama dengan bahasa gado-gado. Dalam penandatangan kerjasama Basarnas dengan PDI Perjuangan pada 24 Agustus 2016 itu, ia meminta nama dan logo Basarna diganti dengan penamaan Indonesia.

Apa sebetulnya nama Indonesia? Sejak dulu bahkan nama orang memakai bahasa campuran. Nama saya merupakan campuran bahasa Sunda dan Arab. Anak-anak sekarang tak lagi memakai nama Joko atau Asep, tapi nama-nama lain yang dicomot dari bahasa lain yang diakrabi oleh orang-orang tua mereka. Ada teman bernama Tectona Grandis, bahasa Latin untuk pohon jati karena ayahnya seorang administratur Perhutani di Sumedang.

Bagi bukan orang Melayu, bahasa Indonesia adalah bahasa asing, yang harus dipelajari dengan susah-sungguh. Dan ada banyak lembaga resmi yang memakai nama asing tanpa disadari keterasingannya, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Sekretariat Kabinet.
Bahkan Basarnas itu sepenuhnya asing, bukan campuran dengan bahasa lokal, karena berasal dari bahasa Arab (Badan), Inggris (Search and Rescue) dan Belanda (Nasional). Sentilan Megawati mungkin lebih cenderung pada keinginan Basarnas memakai nama dengan kata-kata yang sudah diserap kamus, seperti “badan” dan “nasional” itu.

Sebab, sejatinya bahasa Indonesia adalah bahasa gado-gado karena dibentuk dari serapan pelbagai bahasa daerah dan bahasa asing lain di luar kepulauan ini. Karena sering dipakai dan jadi akrab, sebuah kata akan kian fasih digunakan dan mendekam dalam ingatan kolektif banyak orang lalu diakui sebagai bahasa nasional.

Mahkamah Agung merupakan campuran Arab dan Minang, sementara Sekretariat Kabinet sepenuhnya bahasa Belanda. Dua nama lembaga ini tak punya masalah dan dipermasalahkan. Basarnas terasa asing terus menerus kendati nama ini sudah dipakai sejak 1972. Search dan rescue tak kunjung terasa lokal kendati sudah jadi nama lembaga selama empat dekade. Problemnya bisa karena nama ini tak kunjung akrab di telinga pengguna bahasa Indonesia atau karena kata ini sudah punya padanan yang tepat yakni "mencari" dan "menolong".

Sebelum Megawati menyentil, majalah anak-anak Si Kuntjung sudah mencoba mengenalkan istilah yang lebih “lokal” yakni “rilong”, akronim dari “pencarian dan pertolongan” sejak 1976. Sehingga Basarnas bisa menjadi Badan Pencari dan Pertolongan Nasional, yang disingkat Barilongnas atau Bacarnas jika ingin sedikit mempertahankan akronim lama.

Barangkali karena Basarnas ingin mempertahankan nama asli dengan mencantumkan frase search and rescue (SAR). Nama ini dipakai secara internasional sehingga singkatan "sar" seolah menjadi kata yang telah merasuk dalam ingatan kolektif setiap orang dengan merujuk pada arti "mencari dan menolong".

Bahasa adalah sebuah alat menyampaikan pengertian. Jika "sar" telah dipahami sebagai "mencari dan menolong" apa masalahnya jika dipakai sebagai nama? Toh "satpam" dan "hansip" telah menjelma menjadi nama dan kata sendiri dengan makna yang langsung kita pahami dibanding pengertian panjangnya sebagai "satuan pengamanan" dan "pertahanan sipil" yang tak merujuk pada subjek dan orangnya.

Rupanya, karena bahasa terkait identitas dan formalitas. Meski kita paham dengan pengertian dan definisi serta tugas dan fungsi Basarnas, dalam kata ini mengandung unsur yang tak mudah dikompromikan yakni keanggotaan kata dalam kamus. Apalagi Basarnas adalah lembaga resmi yang bisa dijadikan yurisprudensi penamaan lembaga lain yang pengertiannya dikandung bahasa lain.

Jika demikian masalahnya, kata-kata yang dipakai untuk penamaan itu mesti diakui secara resmi dalam kamus sebagai kata serapan terlebih dahulu. Bagaimana pun kamus adalah patokan dan kesepakatan kita dalam berbahasa. Sehingga Kementerian Reformasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tak harus diubah menjadi Kementerian Pendayagunaan Pegawai Negeri dan Perubahan Sistem Pemerintahan.

Dengan lalu-lintas dan perjalanan antar wilayah kian mudah, juga makin gampangnya ilmu pengetahuan tersebar, manusia akan semakin lentur dalam saling serap bahasa sebagai alat tutur. Secara alamiah, bahasa pun akan kian menjadi “gado-gado”.

*) Wartawan Tempo
Dimuat di majalah Tempo edisi 19 September 2016.

IMAN YANG CEMAS

SETIAP menjelang Ramadan ada perdebatan perlu-tidaknya warung makan tutup selama umat Islam berpuasa. Dan pemerintah, paling tidak di Serang, Banten,  meresponsnya dengan melarang warung makan buka dengan merazianya. Razia ini konon untuk menegakkan toleransi untuk menghormati mereka yang sedang berpuasa.

Soal hormat-menghormati dalam ibadah ini kian menunjukkan bahwa kita tak kunjung dewasa dalam beragama. Selama Orde Baru kita dicekoki dengan indahnya toleransi tapi kekuasaan 32 tahun itu ditutup dengan kerusuhan rasial. Kita diajari sejak kecil tentang bagaimana hidup rukun dan saling menghormati antar pemeluk iman, tapi sebagian besar kita ingin kelompok Ahmadiyah dan Syiah musnah dan disingkirkan.

Maka imbauan Menteri Agama agar warung makan tetap buka selama Ramadan pada tahun lalu dikecam sebagai kebijakan yang tak menghormati bulan yang mulia ini. Padahal, puasa seharusnya tak menuntut penghormatan dari siapapun, apalagi dari sesama manusia. “Puasa itu untukKu,” kata Allah dalam sabda Rasullullah yang diriwayatkan Imam Bukhari lalu dikonfirmasi Imam Muslim dan Abu Hurairah, “Aku yang akan membalasnya.”
Dalam hadis itu disebutkan bahwa semua amal dan ibadah anak Adam untuk kita sendiri, kecuali puasa. Allah menyebut secara khusus bahwa ibadah itu adalah pengabdian kita untukNya. Ia akan membalasnya secara langsung, dengan segala rahasia dan kemahabesaran-Nya. Maka patutkah kita menuntut orang lain menghormati puasa kita?

Islam menyediakan konsep ikhlas yang melampui segala pengertian tentang berserah diri. Dalam beribadah kita bahkan dianjurkan tak punya sedikit pun pengharapan akan pahala, alih-alih balasan yang bersifat duniawi. Misalnya, kita rajin salat hanya karena ingin diberi rejeki yang banyak. Ikhlas menyingkirkan itu semua.

Ridho Allah adalah pengharapan agung dalam ibadah yang terkandung dalam konsep ikhlas. Jika masih terbetik pikiran orang lain perlu menghormati ibadah kita, jangan-jangan kita masih egois dalam beribadah, jika bukan tergolong ke dalam orang-orang yang riya. Menuntut penghormatan dalam ibadah, juga menunjukkan bahwa iman kita begitu rapuh. Iman yang cemas.

Warung yang buka itu, dan yang tak berpuasa bebas makan, dianggap mereka yang berpuasa tindakan kurang ajar dan mengundang jalan setan membuka pintu godaan. Konon ketebalan iman ditentukan oleh seberapa besar godaannya. Makin tinggi iman seseorang, makin besar godaan yang ia terima. Jika kita masih menganggap makanan di warung dan orang yang menyantapnya sebagai godaan, betapa tipis iman dan ibadah kita itu.

Dan setelah berbuka kita memang menjadi orang kalap. Selama 14 jam berpuasa kita hanya memupuk dan menabung rasa lapar dan haus untuk kita lampiaskan setelah azan Magrib. Maka Allah mengingatkan dalam firmanNya yang lain bahwa umat Islam kerap hanya mendapat lapar dan haus ketika berpuasa, karena puasa mereka tak sanggup menyucikan keinginan-keinginan tubuh dan duniawi.

Kita baru berpuasa menghentikan makan dan minum, belum sampai pada puasa batin untuk mencuci penyakit hati dan pikiran yang kerap mempengaruhi cara bertindak dalam hubungan sosial antar manusia. Menuntut orang lain menghomati ibadah kita, kian menegaskan bahwa kita belum sampai pada hakikat puasa dan untuk apa Allah memerintahkan kita menjalankannya sebulan penuh.

*) Modifikasi kolom Ramadan di Koran Tempo, 2015

MUNDURNYA MENTERI JEPANG: CATATAN OPOSISI UNTUK JOKOWI

Menteri Perekonomian dan Kebijakan Fiskal Jepang, Akira Amari, mengundurkan diri setelah berkala Shukan Bunshun menulis ia menerima 12 juta yen atau setara Rp 1,2 miliar dari sebuah perusahaan konstruksi. Amari sudah menyangkal berita itu, namun mengakui stafnya yang menerima “uang terima kasih” tersebut.

“Dengan mempertimbangkan tanggung jawab sebagai anggota parlemen, anggota kabinet dan harga diri sebagai politikus, saya mengundurkan diri mulai hari ini,” kata Amari dalam sebuah jumpa pers pada Kamis, 28 Januari 2016.

Bagi orang Jepang, pengunduran diri seorang pejabat adalah hal biasa. Bahkan untuk sekelas Amari, orang kepercayaan Perdana Menteri Shinzo Abe yang menjadi perumus “Abenomics”,  julukan untuk strategi menjadikan ekonomi Jepang terdepan setelah lolos dari deflasi.

Amari juga negosiator utama dalam Kerjasama Trans Pasifik. Ia akan berangkat ke Selandia Baru untuk meneken kerjasama itu. Dan ia kini mundur, meski PM Abe menginginkan ia bertahan.

Shukan Bunshun, majalah sejak 1923 yang berpengaruh di Tokyo, menulis kesaksianseorang pejabat di kantor Amari bahwa ia telah diperintahkan oleh orang palingberpengaruh di kantor Menteri Perekonomian untuk meminta kompensasi proyekinfrastruktur dari perusahaan konstruksi sejak 2012. Jaksa penuntut umum di Distrik Tokyo berpendapat bahwa transaksi itu kemungkinan ada unsur pidananya.

Amari lalu merasa malu dan mundur. Ia sungguh menampar tabiat politikus Indonesia: jangankan baru ditulis lalu mundur, sudah masuk KPK pun kalau tak dipaksa undang-undang, para koruptor itu masih bertahan di jabatannya, atas nama asas praduga tak bersalah.

Apa yang dilakukan Amari dan orang Jepang mungkin tak masuk akal bagi kita, orang Indonesia. Ketika bertemu seorang diplomat senior Jepang di Jakarta, saya tak tahan menanyakan soal ini: apakah bagi orang Jepang tuduhan yang belum “in kracht” itu sudah membuat mereka malu? Dan apakah hanya karena malu mereka melepaskan kekuasaan yang dibangunnya sejak lama?

Diplomat ini mengatakan bahwa malu hanya salah satu alasan saja. Semua ada perhitungan politiknya. Jika Amari bertahan, oposisi akan semakin punya bahan menyerang pemerintah Abe dari Partai Liberal Demokratik. Tentu serangan itu membuat kinerja kabinet tak efektif. Dan, yang terpenting, serangan itu bisa menurunkan popularitas Partai Liberal, juga popularitas Amari sendiri.

Publik Jepang yang sudah melek setidaknya tak memilihnya lagi dalam pemilu mendatang jika ia tak mundur akibat berita dan serangan-serangan oposisi, meski belum tentu juga jaksa menindaklanjuti laporan majalah itu dan membuktikan ada suap. Dengan mundur, serangan politik akan mereda.

Pendeknya, berita tentang suap justru membuat karir politik Amari kemungkinan besar hancur jika bertahan. “Dengan mundur dan ia maju lagi masih ada kemungkinan terpilih, karena orang sudah lupa,” kata diplomat ini. “Itulah gunanya ada oposisi.”

Kalimat terakhir ini yang membuat saya rada tersedak. Oposisi. Dan itulah gunanya ia. Fungsinya untuk menumbuhkan rasa malu para politikus yang berkuasa. Rasanya, pas benar dengan apa yang terjadi di Indonesia hari-hari ini, ketika hampir semua partai yang menentang Presiden Jokowi kini rame-rame merapat mendukungnya.

Jika Jokowi jadi merangkul Golkar dan PAN dan PKS ke kabinet, ia tak ada bedanya dengan SBY yang mengusung koalisi gemuk demi “jalannya program pemerintah”. Jokowi melupakan janjinya sendiri yang akan “kerja, kerja, kerja” dengan koalisi ramping saat pemilu lalu. Dan, yang lebih penting, koalisi gemuk itu akan menghilangkan “oposisi” untuk mengontrol kebijakannya.

Sebab, seperti di Jepang, oposisi ternyata sangat penting. Dengan segala kecerewetan dan kegaduhan yang ditimbulkannya, politikus dan partai oposisi diperlukan agar partai yang berkuasa tak sembarangan membuat kebijakan dan tak bebal ketika diberitakan korupsi.

Juga agar ada suara lain yang menjadi rem bagi hasrat kekuasaan yang acap kebablasan. Kekuasaan itu candu, kata orang, maka ia perlu dikendalikan. Kekuasaan itu cenderung korup, kata orang bijak yang lain, karena itu ia harus sering diingatkan.

Demikianlah oposisi dalam demokrasi yang benar dan beradab, juga niat berpolitik untuk kemaslahatan orang banyak. Media juga pada akhirnya akan memberitakan kabar-kabar yang terverifikasi karena implikasinya bisa begitu kuat. Alih-alih menggugat redaksi Bunshun yang belum tentu benar memberitakan, Amari mundur.

Menurut diplomat itu, logikanya sederhana juga. Jika jaksa tak mengusut, paling tidak Amari sudah menunjukkan sebagai politikus yang bertanggung jawab sehingga bisa maju lagi dalam pemilu. Jika jaksa mengusut dan terbukti ada suap, ia tak terlalu malu karena mundur saat masih menjabat menteri. Logika sederhana yang lempeng inilah yang, kata diplomat ini, mendasari laku politik di negaranya.

Di Indonesia, menjadi oposisi agaknya sekadar karena tak kebagian kekuasaan belaka. Mereka yang diberitakan korupsi, bahkan dengan bukti transfer, tak takut kehilangan popularitas karena pemilih gampang lupa dan bisa disuap dengan uang sekali makan. “Aku tak berkuasa maka aku jadi penentang”. Karena itu usia oposisi hanya sebatas ketika tak ada peluang mengambil kekuasaan.

Anekdot para politikus adalah “oposisi harus tahan miskin”. Sebab, dengan berada di luar pemerintahan, partai politik tak mendapat setoran proyek. Dengan tak berkuasa, para politikus tak mendapat keuntungan dari upah membagi-bagi proyek ke banyak orang lain saat membahas anggaran.

Karena itu, meski presiden dan politikus kini dipilih langsung, kita tak pernah mengenal partai yang benar-benar menjadi oposisi, yang mengkritik kebijakan pemerintah dengan argumen yang kuat, yang menyodorkan kebijakan alternatif atas dasar untuk kebaikan publik. Para penentang kini hanya sekadar riuh karena alasannya seringkali malah bertentangan dengan logika dan akal sehat, lalu diam-diam ikut korupsi juga.

Tulisan ini juga dimuat di Indonesiana Tempo.