Thursday, July 03, 2003

JIKA EKOR MENGIBASKAN ANJING




Propaganda dan pengendalian pikiran tidak hanya berlangsung di negeri otoriter. Tapi juga mungkin terjadi di negeri demokratis, seperti Amerika misalnya, atau Indonesia di era reformasi.

Farid Gaban | Pena Indonesia News Service

Novel-novel George Orwell sering menjadi rujukan penting ketika orang melukiskan negeri otoriter seperti Uni Soviet di masa lalu. Tapi, jika Anda berpikir kediktatoran hanya bisa terjadi di negeri komunis, renungkanlah kembali. Hal serupa bisa berlangsung di negeri demokratis seperti Amerika, atau di Indonesia setelah reformasi.

Novel Orwell berjudul "1984" menggambarkan betapa berkuasanya "Big Brother" yang, melalui mesin partai dan teknologi, mendiktekan apa yang baik dan harus dilakukan oleh rakyat. Novel "Animal Farm" memperkenalkan konsep standar ganda: "semua binatang sama derajatnya tapi binatang tertentu memiliki hak-hak istimewa".

Jika "1984" menonjolkan bentuk kekuasaan telanjang (senjata, teknologi dan pemaksaan), "Animal Farm" menunjukkan betapa kediktatoran serta kecenderungan elitis justru bisa jauh lebih efektif diwujudkan melalui bahasa. Para pemimpin menyihir rakyat untuk mendukungnya agar tetap berkuasa melalui logika yang dipelintir, fakta yang disembunyikan serta slogan-slogan seperti "nasionalisme" dan "patriotisme" yang didefinisikan secara subyektif.

Lewat bahasa, manipulasi dan pengendalian pikiran bisa terjadi di negeri-negeri demokratis. Invasi Amerika ke Irak belum lama ini memperlihatkan secara jelas kecenderungan semacam itu. Dan jika kita tidak waspada, operasi militer Indonesia di Aceh juga bisa menjadi contoh buruk betapa rakyat yang tidak kritis bisa dikerahkan untuk mendukung perang yang tidak perlu.

Dua bulan setelah bom-bom pertama jatuh di Baghdad, pemerintah Amerika dan Inggris tetap tak bisa menemukan timbunan senjata pemusnah massal yang dulu disebut-sebut sebagai dalih utama serangan ke Irak. Fakta ini mengkonfirmasi kecurigaan kelompok anti-perang: Gedung Putih sengaja berbohong, memanipulasi opini publiknya, dan mempromosikan perang berdasarkan dalih fiktif hanya demi kepentingan segelintir elit bisnis dan politisi Washington.

Meski kecurigaan seperti itu telah marak sebelum invasi, opini publik mayoritas Amerika cenderung mendukung presidennya. Dan lebih mencengangkan, bahkan setelah invasi, setelah berbagai bukti kebohongan terungkap, mayoritas publik tetap setia di belakang George W. Bush.

Sebuah jajak pendapat yang diselenggarakan Program on International Policy Attitudes (PIPA) belum lama ini menunjukkan banyak publik Amerika (34% responden) tak tahu bahwa senjata pemusnah massal sebenarnya tidak pernah ditemukan di Irak. Persepsi keliru yang lebih mengherankan: 20% responden percaya bahwa Irak benar-benar menggunakan senjata biologi dan kimia dalam perang tempo hari.

Bagaimana "persepsi bodoh" semacam ini bisa terjadi di Amerika? Jika demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan merupakan sarana untuk melindungi publik dari kebohongan pemerintahnya, kenapa itu tidak terjadi?

Jangan salahkan demokrasi. Setidaknya itulah yang dikatakan kolumnis Robert Kuttner di Harian The Boston Globe (4 Februari 2003). Menurut Kuttner, George Bush diuntungkan oleh melapuknya demokrasi Amerika.

Selama tiga dasawarsa terakhir, menurut Kuttner, instrumen-instrumen demokrasi Amerika terus tergerus erosi: jumlah pemilih yang ikut aktif dalam pemilu terus menyusut (di bawah 50%) dan keterlibatan uang dalam proses pemilihan yang kian besar.

Masih ada faktor lain, yakni makin sedikit rakyat kebanyakan Amerika berpartisipasi dalam organisasi-organisasi politik maupun non-politik yang memperdebatkan isu-isu secara demokratis. Bahkan mahasiswa dan sukarelawan LSM yang kritis justru menjauhi politik. Hasilnya: "civil society" di Amerika, kata Kuttner, makin mengerucut dikuasai kelompok-kelompok kepentingan (perusahaan pelobi) yang bermarkas di Washington, DC.

Melapuknya instrumen demokrasi, menurut Kuttner, dibarengi dengan dominasi kalangan elit terhadap pers--lembaga yang sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Koran, dan terutama televisi, menjadi medium ampuh pengendalian pikiran lewat bahasa demi keuntungan segelintir orang.

Dengan perkecualian sedikit koran dan majalah, media massa Amerika tak bisa diabaikan perannya dalam mendukung invasi ke Irak, dan karenanya dalam menyebarluaskan kebohongan Gedung Putih. Bahkan di kalangan responden dari Partai Republik yang mengaku setia mengikuti berita-berita internasional, misalnya, jajak pendapat PIPA tadi menunjukkan sekitar 55% responden keliru mengatakan bahwa pemerintahnya benar-benar menemukan senjata pemusnah massal di Irak.

Melalui media massa lah segelintir elit bisa memanipulasi pikiran banyak orang. Koran dan majalah tidak kebal terhadap kemungkinan dipakai sarana propaganda bohong. Tapi, televisi dan radio, karena sifatnya yang instan, massal dan kurang renungan, jauh lebih rentan lagi sebagai alat propaganda, disadari atau tidak.

Nontonlah film "Wag The Dog" (1996) yang disutradarai Barry Levinson dan kita akan tahu betapa mudah melecut sentimen patriotisme untuk mendukung perang, tak peduli betapa meragukan motifnya. Menakut-nakuti publik tentang ancaman fiktif dari luar memungkinkan segelintir penguasa mengalihkan perhatian rakyat terhadap soal-soal yang lebih mendasar: korupsi, skandal, serta ketidakmampuan memerintah.

Kolumnis Paul Krugman mengingatkan kembali film itu ketika menulis "Waggy Dog Stories" di Harian The New York Times akhir Mei lalu. Krugman menuduh Presiden Bush memanfaatkan perang Irak untuk mengalihkan perhatian rakyat dari melelehnya ekonomi Amerika dan skandal bisnis para kroninya, serta menangguk untung politik dalam pemilihan presiden mendatang.

"Wag The Dog" bukan metode baru dalam politik Amerika. Dua hari setelah seorang teroris bunuh diri membantai 241 marinir Amerika di Beirut pada 1983, Presiden Ronald Reagan memerintahan penyerbuan ke negeri pulau kecil bernama Grenada hanya untuk menutupi kebijakan Timur Tengahnya yang berkahir dalam bencana.

Invasi Presiden George Bush (senior) pada 1989 ke Panama dicurigai sebagai cara mudah untuk membuang diktator Manuel Noriega sekaligus cara untuk menutupi fakta bahwa di suatu masa dulu Noriega pernah menjadi aset penting CIA.

Pada 1998 Presiden Bill Clinton mengirimkan pembom ke Afghanistan serta ke Sudan untuk membasmi teroris Al Qaidah. Orang tahu Usamah bin Ladin tidak tewas kala itu (bahkan tidak jelas pula nasibnya setelah serbuan ke Afghanistan 2001) dan "pabrik senjata kimia" di Khartoum terbukti pabrik obat belaka, yang produksinya benar-benar dibutuhkan rakyat miskin Sudan.

Clinton memakai serangan itu untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal Monica Lewinsky yang tengah memuncak.

"Kenapa anjing mengibaskan ekornya?" tanya Conrad Brean, tokoh dalam film "Wag The Dog" itu. "Karena si anjing lebih pintar dari ekornya. Jika ekornya lebih pintar, ekornya lah yang akan mengibas-kibaskan si anjing."

Dalam dunia Brean, ekor lah yang lebih pintar dan rakyat--para pembaca serta pemirsa--adalah anjing yang mudah dikibas-kibaskan.

Dikutip dari Koran Tempo edisi 15 Juni 2003
Post a Comment